Anggota DPRD Soroti Buruknya Kualitas Jalan di Kota Sukabumi: “Baru Diperbaiki, Sudah Rusak Lagi!”
Koran Sukabumi- Kota Sukabumi kembali disorot terkait kualitas pembangunan infrastruktur jalannya, Kali ini sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, yang menyuarakan kekecewaannya terhadap perbaikan jalan yang dinilainya asal-asalan dan jauh dari kata layak.
Dalam wawancara dengan awak media pada Minggu (9/6), politisi dari Fraksi PKS tersebut menyatakan keprihatinannya atas kondisi jalan yang baru saja diperbaiki, namun dalam waktu singkat sudah kembali mengalami kerusakan. “Masak jalan yang baru diperbaiki dalam hitungan minggu, bahkan ada yang belum sebulan, sudah rusak semua? Ini sangat tidak masuk akal,” ujar Inggu dengan nada tegas.
Hasil Sidak: Banyak Jalan Rusak, Baru Diperbaiki
Pernyataan ini disampaikan setelah Inggu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik jalan di wilayah Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil pengamatannya, setidaknya ada beberapa ruas jalan yang sudah menunjukkan kerusakan, meskipun baru saja diperbaiki. Beberapa di antaranya termasuk Jalan Klenteng, Jalan Pelda Suryanta di kawasan Naggeleng, Jalan Pramuka, dan Jalan Cipanas 1 di daerah Gedongpanjang.
“Bayangkan saja, Jalan Pelda Suryanta itu baru diperbaiki sekitar satu minggu lalu, tapi sekarang sudah rusak lagi. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam proses pengerjaannya,” ucap Inggu geram.
Baca Juga : Tegalbuleud, Jalan Rusak di Sukabumi Bikin Ongkos Panen Melonjak, Petani Menjerit
Tanggung Jawab Dinas Dipertanyakan
Melihat kondisi tersebut, Inggu secara langsung mempertanyakan kinerja dan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi. Ia menegaskan bahwa pihak dinas harus bertanggung jawab atas mutu pembangunan infrastruktur yang menyangkut keselamatan masyarakat.
“Kepala Dinas harus tampil dan memberi penjelasan. Ini bukan sekadar proyek, ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga Sukabumi dalam berkendara,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan pekerjaan infrastruktur dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, kualitas jalan adalah tanggung jawab bersama, dan pelaksana proyek wajib mengikuti standar yang telah ditetapkan.
“Ini baru dari wilayah Dapil 1 saja. Bagaimana kondisi di wilayah lain? Bisa jadi lebih parah, dan itu sangat mengkhawatirkan,” tambahnya lagi.
Di Mana Letak Kesalahan? Kualitas Aspal atau Pengawasan Lemah?
Lebih jauh, Inggu juga menyoroti kemungkinan faktor penyebab buruknya kualitas jalan. Ia mempertanyakan apakah kerusakan tersebut disebabkan oleh buruknya pengawasan dari pihak dinas terkait, atau justru karena material yang digunakan, khususnya aspal, memiliki kualitas rendah.
“Bisa jadi juga karena pekerjaan proyek ini terlalu dikejar target waktu, sehingga penggunaan alat berat seperti Tandem Roller atau Vibro Roller tidak dilakukan dengan benar,” paparnya.
Menurutnya, kesalahan teknis seperti ini sangat merugikan masyarakat dan mengindikasikan lemahnya pengawasan teknis di lapangan. Ia menilai proyek jalan semestinya memiliki kualitas yang sepadan dengan nilai anggaran yang telah dikeluarkan.
“Proyek jalan itu bukan proyek coba-coba. Hasil pekerjaan harus sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan oleh Wali Kota. Tidak boleh ada kompromi,” tegasnya.
Desak Inspektorat Turun Tangan
Sebagai tindak lanjut, Inggu Sudeni mendesak Inspektorat Kota Sukabumi untuk segera turun tangan. Ia meminta agar dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesesuaian antara harga kontrak dengan hasil pekerjaan fisik di lapangan.
“Inspektorat harus segera bergerak cepat. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Jangan sampai ada pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai standar,” tegasnya lagi.
Penutup: Infrastruktur Bukan Sekadar Proyek, Tapi Amanah Publik
Melalui pernyataannya, Inggu Sudeni tidak hanya ingin menyampaikan kritik, tetapi juga memberi peringatan keras kepada semua pihak terkait agar lebih serius dan profesional dalam menangani pembangunan infrastruktur. Jalan yang baik bukan hanya tentang kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak.
“Ini adalah tanggung jawab besar. Jangan sampai publik merasa ditipu oleh proyek-proyek yang hanya bagus di atas kertas, tapi buruk di lapangan. Kualitas jalan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
