Sukabumi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tunjangan yang selama ini diterima pimpinan maupun anggota dewan. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.
Aspirasi Publik Jadi Pertimbangan
Ketua DPRD Kota Sukabumi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan publik terkait besaran maupun mekanisme pemberian tunjangan. Menurutnya, kritik yang berkembang di masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.
“Kami menyadari bahwa penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, DPRD siap melakukan evaluasi agar kebijakan tunjangan lebih transparan dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pentingnya Transparansi Keuangan Daerah
Sejumlah kalangan menilai bahwa tunjangan dewan perlu dikaji ulang agar tidak membebani APBD Kota Sukabumi. DPRD pun berkomitmen meningkatkan transparansi dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka.
Evaluasi ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. “Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah salah satu anggota dewan.
Baca juga: Gerakan Pangan Murah Digelar di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi
Efisiensi dan Keseimbangan Anggaran
Selain transparansi, efisiensi juga menjadi poin penting dalam evaluasi tunjangan. DPRD menilai perlu adanya keseimbangan antara belanja aparatur dan belanja publik, khususnya untuk program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Jangan sampai belanja pegawai atau tunjangan terlalu besar, sementara anggaran untuk pelayanan masyarakat justru terbatas. Itu yang harus kita hindari,” tegasnya.
Dukungan Akademisi dan Masyarakat Sipil
Langkah DPRD Kota Sukabumi ini mendapat perhatian dari akademisi dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai evaluasi tunjangan dewan merupakan langkah positif dalam membangun integritas politik lokal.
Pengamat kebijakan publik dari salah satu perguruan tinggi di Sukabumi menilai, evaluasi tidak hanya sebatas angka, tetapi juga soal moralitas dan kepekaan dewan terhadap kondisi masyarakat. “Rakyat menuntut keadilan anggaran. Saatnya dewan memberi contoh bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan publik,” katanya.
Harapan ke Depan
DPRD Kota Sukabumi menargetkan proses evaluasi dapat diselesaikan sebelum pembahasan APBD berikutnya. Hasil evaluasi diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dengan langkah ini, DPRD ingin menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sebagai lembaga pembuat kebijakan, tetapi juga teladan dalam mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
