APBD 2026 Masih Dievaluasi Ribuan ASN hingga Wali Kota Lhokseumawe Belum Terima Gaji
Koran Sukabumi – APBD 2026 Masih Dievaluasi Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe sedang menghadapi masalah terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2026, yang hingga awal Januari 2026 masih dalam tahap evaluasi. Akibatnya, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota ini, termasuk Wali Kota Lhokseumawe, Sulaiman, belum menerima gaji untuk bulan Januari. Situasi ini menambah beban bagi ASN yang sudah menghadapi berbagai tantangan ekonomi di tengah ketidakpastian anggaran.
Proses Evaluasi APBD 2026 yang Tertunda
APBD 2026 Kota Lhokseumawe masih tertunda karena masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan negara. Evaluasi APBD adalah bagian dari mekanisme kontrol yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, M. Amin, mengungkapkan bahwa proses evaluasi yang lama disebabkan oleh beberapa hal teknis, termasuk penyesuaian anggaran dengan kebijakan nasional yang baru, serta perbaikan dokumen yang dibutuhkan oleh Kemendagri.
“Kami masih menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri. Setelah itu, barulah kami bisa melanjutkan pencairan anggaran untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran gaji ASN,” jelas M. Amin.
Ribuan ASN Terhambat Pembayaran Gaji
Akibat keterlambatan evaluasi APBD, lebih dari 4.000 ASN di Lhokseumawe belum menerima gaji untuk bulan pertama tahun 2026. Wali Kota Lhokseumawe, Sulaiman, juga turut mengalami hal yang sama. Sebagai kepala daerah, Sulaiman juga terpaksa menunggu keputusan dari pemerintah pusat sebelum dapat menerima haknya.
“Saya sangat paham bahwa ini menambah beban bagi banyak ASN yang sudah sangat mengandalkan gaji mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Kami juga berharap agar proses evaluasi segera selesai dan pencairan gaji bisa dilakukan secepatnya,” ungkap Sulaiman.
Keterlambatan pembayaran gaji ini tentu berisiko menambah ketegangan di kalangan pegawai, yang sebagian besar bergantung pada penghasilan bulanan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Para ASN pun berharap agar evaluasi APBD ini bisa segera diselesaikan agar hak mereka sebagai pegawai negara dapat segera dipenuhi.
Baca Juga: Industri Otomotif Jadi Fokus Kebijakan Daur Ulang Manufaktur China
Dampak Keterlambatan APBD pada Layanan Publik
Keterlambatan dalam pencairan anggaran tidak hanya memengaruhi gaji ASN, tetapi juga dapat berdampak pada berbagai layanan publik yang selama ini diberikan oleh Pemkot Lhokseumawe. Program-program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, membutuhkan dana yang sudah dialokasikan dalam APBD. Tanpa adanya pencairan anggaran, beberapa program tersebut berpotensi terhambat atau bahkan tertunda.
Salah seorang warga Lhokseumawe, Budi (45), mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak keterlambatan anggaran terhadap program-program penting yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah.
“Sebagai warga, saya khawatir kalau program-program yang sudah diumumkan, seperti perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas kesehatan, akan terlambat atau bahkan tertunda. Kami berharap pemerintah cepat menyelesaikan masalah ini supaya pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” ujar Budi.
APBD 2026 Masih Dievaluasi Penyebab Keterlambatan dan Solusi yang Diharapkan
Kami meminta maaf kepada seluruh ASN dan masyarakat Lhokseumawe atas ketidaknyamanan ini. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata Sulaiman.
a-end=”4795″>Harapan ke Depan: Penyelesaian Tepat Waktu
Para ASN dan masyarakat di Lhokseumawe berharap agar proses evaluasi APBD tidak berlarut-larut dan dapat segera selesai.</p>
“Sebagai pegawai negeri, kami tentu memahami adanya beberapa prosedur yang harus dilalui. Namun, kami berharap pemerintah bisa mempercepat proses ini, karena kami
Kesimpulan
data-is-last-node=”” data-is-only-node=””>Ke depannya, diharapkan perencanaan dan evaluasi anggaran dapat dilakukan lebih tepat waktu untuk menghindari kendala serupa di masa depan.
