Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya merupakan rumah bagi masyarakat menyuarakan pro dan kontra atas keputusan yang dibuat oleh gubernur ternyata Mis Komunikasi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Pemerintah pusat.
Bukan hanya itu saja, DPRP Papua Barat Daya pun akan menjadi rumah yang sering disingahi para pekerja, buruh atau karyawan yang tidak mendapat hak – hak dari pemilik perusahaan.Pasca dicabutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat membuat DPRP Papua Barat Daya bergerak cepat.
Langkah awal, tentu saja Dewan datang dan langsung dengar suara rakyat di Kabupaten Bahari, Kabupaten Raja Ampat.
“Kita tidak mau nonton di media sosial. Tapi langsung turun dengar suara masyarakat. Bila perlu kami rekam dan akan kami bawa putar untuk menjadi perhatian gubernur Papua Barat Daya bersama jajaran dari instansi teknis terkait, ” tutur Ketua Tim Rombongan Gabungan Komisi di DPRP Papua Barat Daya, Jamaliah Tafalas saat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Raja Ampat terkhusus wilayah Waigeo Barat dan Waigeo Barat Kepulauan.
Gabungan Komisi di DPRP Papua Barat Daya untuk bisa mendengarkan langsung suara harus menerjang gelombang laut Angin Selatan yang sedang berkecamuk.
Baca Juga : Eks Wali Kota Sorong Lambert Jitmau Kembalikan Mobil Dinas ke Pemkot Setelah 3 Tahun Tak Digunakan
Sebagai putri dari negeri bahari Raja Ampat, Jamaliah Tafalas bersama dua putra terbaik Raja Ampat yang duduk di DPRP Papua Barat Daya yakni, Hendry G. Wairara, dan Syahrullah Salaten sudah tentu tahu bagaimana kondisi lautan saat musim Angin Selatan.
Kami harus debat mulut di dalam ruang Dewan bersama pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat Daya. Kami berdebat, karena kondisi laut dan cuaca yang sedang tidak bersahabat.
“Kita tidak bisa sewa helikopter untuk terbang langsung dari Sorong ke 4 lokasi perusahaan tambang nikel yang IUP-nya dicabut untuk menermui pekerja dan masyarakat Kampung di sekitar perusahaan. Kita harus pakai speedboat dan menerjang badai angin Selatan yang sedang jalan, ” kata Jamaliah Tafalas.
Sebagai wakil Rakyat, Jamaliah Tafalas mengatakan tidak bisa membawa aspirasi masyarakat berdasarkan pemberitaan media online, televisi dan elektronik.
“Kami tidak bisa berbicara pakai kata warga di media televisi ini. Tapi kami harus dengar langsung dari masyarakat, “ujar Jamaliah Tafalas di Pulau Gag, Minggu (15/6/2025).
Kalau mau hanya mencari sisi nyaman, Jamaliah Tafalas katakan ibu Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang kunjungan kerja ke Raja Ampat tinggal main panggil dan lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) saja.
“Kami datang ke Pulau Kawei untuk dengar pekerja dan warga di Pulau Kawei punya suara langsung. Badai kami terjang, namun justru kami ditolak, ” kata Jamaliah Tafalas.
Pengusaha selalu berpikir untung, dan pekerja tentu ingin mendapatkan upah yang layak bukan persoalan baru di negeri ini. Sejak Indonesia ada sampai sekarang pekerja bila haknya tidak dipenuhi akan menuntut keadilan salah satunya para pekerja atau karyawan peruusahaan akan datang ke kantor DPR.
“Para pekerja di Perusahaan Kawei Maining Sejahtera itu digaji berapa rupiah. Apakah sebulan di gaji 10 – 15 juta gitu, Jamsosteknya bagaimana, Natal dan Hari Raya, THR karyawan sesuai atau tidak. Ini kan kita perlu tahu juga, sehingga menjadi bahan masukkan yang bisa kami dewan tuangkan dalam rekomendasi atau bentuk pansus, ” kata Jamaliah Tafalas.
.Bagaimana selama ini, lanjut dia, kontribusi pihak perusahaan kepada masyarakat di Kampung ? Perusahaan inikan sudah beroperasi dari tahun 2013
“Perusahaan sudah bongkar Pulau, Cukur gunung sana dan sini. Sudahkah terpenuhi tanggung jawab dia dengan warga kampung Saleo dan Serpele. Terus mari kita duduk dan hitung sama – sama hasil dari bekerja di Tambang serta kontribusi yang diperoleh dari keberadaan bisnis pariwisata. Fokus kami kesejahteraan masyarakat harus terpenuhi, ” kata Jamaliah Tafalas.
Terkait penolakan untuk bertemu dengan Gabungan Komisi DPRP Papua Barat Daya, Jamaliah Tafalas katakan mungkin karena ada Mis Komunikasi.
“Karyawan atau pun warga di Pulau Kawei mungkin berpikir kami datang untuk sosialisasi soal IUP perusahaan yang dicabut padahal sebagai wakil rakyat kami harus datang untuk mendengar aspirasi mereka untuk kami sampaikan ke pemerintah daerah atau pusat, ” ujar Jamaliah Tafalas.
Apakah mereka yang menolak itu, warga atau karyawan di Pulau Kawei, Jamaliah Tafalas katakan kurang mengetahui pasti, sebab tidak jadi bertemu yang membuat Mis Komunikasi.
Untuk diketahui, Tim Gabungan Komisi DPRP Papua Barat Daya yang melakukan kunker meninjau potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Raja Ampat, Jamaliah Tafalas, Wakil Ketua DPRP Papua Barat Daya, Anneke Lieke Makatuuk, Hendry G. Wairara, Syharullah Salaten, Arifin, Denny Mamusung, Yusuf Marak, dan Ahmad Fardhal Umlati ditemani oleh Sekwan Yohannis Naa.
